PHRI: Kebijakan PPN 12 persen perlu perhatikan kesejahteraan pekerja

Pemerintah Indonesia baru-baru ini mengumumkan kebijakan penyesuaian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen untuk sejumlah barang dan jasa tertentu. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara dan mengurangi defisit anggaran yang terjadi akibat pandemi Covid-19.

Namun, kebijakan ini juga menimbulkan kekhawatiran terutama terkait dengan kesejahteraan pekerja. Pasalnya, kenaikan PPN dapat berdampak pada harga barang dan jasa yang naik sehingga mempengaruhi daya beli masyarakat. Hal ini tentu akan berdampak pada kesejahteraan pekerja, terutama bagi mereka yang berpenghasilan rendah.

Pengusaha dan pelaku industri pariwisata pun mengkhawatirkan dampak kebijakan PPN 12 persen ini terhadap sektor pariwisata yang sudah terdampak berat akibat pandemi Covid-19. Mereka meminta kepada pemerintah untuk memperhatikan kesejahteraan pekerja dalam merancang kebijakan tersebut.

Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) sebagai salah satu organisasi yang mewakili pelaku industri pariwisata juga mengajak pemerintah untuk mempertimbangkan kesejahteraan pekerja dalam kebijakan PPN ini. Mereka menekankan pentingnya perlindungan terhadap pekerja agar tidak terbebani dengan beban tambahan akibat kenaikan harga barang dan jasa.

PHRI juga menyarankan agar pemerintah memberikan stimulus atau insentif kepada pelaku industri pariwisata untuk membantu mengurangi dampak kenaikan PPN. Selain itu, mereka juga mengusulkan agar pemerintah melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait dengan kebijakan ini agar dapat dipahami dengan baik.

Dengan demikian, diharapkan kebijakan PPN 12 persen yang diterapkan oleh pemerintah dapat memberikan dampak positif bagi penerimaan negara tanpa mengorbankan kesejahteraan pekerja. PHRI bersama dengan pelaku industri pariwisata akan terus berupaya untuk mengawal dan memastikan bahwa kebijakan ini tidak memberatkan masyarakat, terutama pekerja yang sudah terdampak berat akibat pandemi Covid-19.